tugas dan wewenang dprd provinsi. Bobo. tugas dan wewenang dprd provinsi

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda Pasal 3 Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: a. yang bertugas melaksanakan Pemilu di daerah provinsi dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam. Peran Aktif dalam Komunitas 3. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang. Namun selain tugas dan wewenang DPRD tersebut di atas, ada beberapa tugas dan wewenang DPRD lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 12. Berkedudukan di ibu kota Indonesia, Jakarta dan mempunyai cabang di provinsi dan kabupaten/ kota. Membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen. JAKARTA, KOMPAS. 2. Selain tugas dan wewenang tersebut, DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan. tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Pasal 249 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas wewenang dan tugas DPD. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 5. Seperti yang telah tercantum di dalam undang-undang No. Berikut adalah tugas dan wewenang Bawaslu: a. go. . 16 Tahun. 12 tahun 2018 yang tertuang didalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2019 pasal 64 yang menjelaskan. Segala sesuatu mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Anggota Dewan telah diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara . sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal,. Provinsi DKI Jakarta. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalan hal: (1) pemberian amnesti dan. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 2. DPRP memiliki tugas dan wewenang antara lain menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), yakni peraturan. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. A. KPU memiliki tugas dan wewenang khusus yang dilansir melalui. Fungsi anggaran. Mengajukan usul rancangan Perda. Berdasarkan UUD 1945, tugas dan wewenang DPR telah telah dijelaskan secara terperinci, mulai dari fungsi legislasi,anggran, pengawasan, dan tugas dan wewenang lainnya seperti berikut ini: 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama Kemenko Marves soal pengelolaan air baku di KIT Batang, Jumat (31/12/2021). . Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah. DPR telah menetapkan ada 11 komisi, dengan lingkup kerja masing-masing sebagai berikut: -Komisi I. 1. Yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan. Pengertian Grosir – Macam, Fungsi, Keuntungan, dan Perbedaannya dengan Eceran. Siklus Kerja DPRD Berbasis Partisipasi Masyarakat. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Memfasilitasi kerjasama Anggota Dewan dengan Stakeholder. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga. Fungsi anggaran, yaitu menyusun APBD bersama gubernur. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD; Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Papua 4 2) dana operasional Pimpinan DPRD;. Dalam perjalanan kerja mereka di DPR, Anggota biasanya: Membuat pernyataan di Majelis Legislatif tentang isu-isu penting; Bertukar pikiran dengan DPRD lainnya; Mengajukan pertanyaan menteri kabinet untuk memastikan akuntabilitas; Menyatakan pandangan mereka tentang undang-undang Tugas dan Wewenang DPR dan DPRD Tugas dan Wewenang DPR. DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk Perda Provinsi bersama gubernur; membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD. Melaksanak an tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur; 3. Berkaitan dengan pelaksanaannya, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur. Abdul Muluk dan RSJ Provinsi Lampung DPRD Provinsi Lampung berpandangan perlunya dilakukan penataan manajemen, SDM, sarana dan prasarana RS serta1. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; c. Kalteng, Bab III (9) Tugas & Wewenang DPRD) Kewajiban Anggota DPRD ; - Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; - Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 162/1677/DPRD/2019, tanggal 7 Oktober 2019, perihal Pembentukan Komisi, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah; 2. kedudukan, tugas, dan wewenang DPRD disesuaikan seiring kondisi perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas dan Wewenang Gubernur30. Untuk pembagian tugas dan wewenang Walikota dan wakil Walikota Yogyakarta kesepakatan tugas tersebut telah dituangkan dalam SK Walikota Nomor 56 Tahun 2001 tentang Tugas Wakil Walikota dan Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota kepada Wakil Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Bersikap adil dalam menjalankan tugas. DPRD merupakan kependekan dari Dewan Perwakilan Rakat Daerah. Apa itu KPU, tugas-tugas KPU, dan wewenang KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. interpelasi; b. 10 10. 5. Kedudukan, Tugas Pokok Serta Hak & Kewajiban. a. Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPRD Tingkat 1, yaitu: Membuat peraturan daerah provinsi bersama dengan gubernur provinsi. Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi. pembangunan daerah, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaanSyarat Menjadi Anggota DPR. Dibaca Normal 3 menit. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;Misi. KPU terdiri dari KPU pusat yang berkedudukan di Jakarta, hingga KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota. dadang-solihin. DPRD Jawa Timur. DPRD bahwa jumlah kursi anggota. Bupati / walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kabupaten. Perencanaan dan pengendalian. DPRD Sumut beranggotakan 100 orang yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Besarnya Uang Representasi anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas Wewenang Dan Kewajiban KPU Provinsi. Wewenang dan Tugas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD p rovinsi tentang. . Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Sekretaris Daerah mempunyai tugas. Keanggotaan [ sunting | sunting sumber ] Berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Tugas PPS. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten/kota. 2. a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. 1. Tugas dan wewenang DPD tersebut, antara lain: Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi. Perlu kamu ketahui, kalo adanya fungsi dan tujuan anggaran DPRD dalam pemerintahan merupakan hal yang gak akan pernah lepas dari usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tugas dan Fungsi DPRD Propinsi Menurut UU No. Fungsi, Wewenang dan Tugas, Keanggotaan, Hak, Kewajiban, Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota Menurut UU Nomor 17Tahun 2014 23 D. Kemudian dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Menjadikan DPRD sebagai lembaga penyambung dan penyalur aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan menuju visi Subang di tahun 2025 terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah agribisnis, pariwisata dan industry yang berwawasan lingkungan dan religious serta berbudaya melalui. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD Provinsi mempunyai hak: a. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (disingkat DPRD Sumatera Utara atau DPRD Sumut) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14. 2. Mendukung fungsi Dewan dalam mewujudkan kemitraan dengan eksekutif. Menurut Suhady dalam Riawan Pemerintah (g overnment). Dibentuknya dua lembaga ini sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin. (Peraturan DPRD Prov. Tugas dan Wewenang. KPU Provinsi berwenang: a. Secara garis besar, perbedaan antara DPD dan DPRD dapat kita lihat dari segi kedudukan, keanggotaan, fungsi, serta tugas dan kewenangan. Bawaslu Provinsi dalam Undangan-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu Provinsi sebagai berikut : Pasal 97. 021-3157759Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi. tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. mengadakan penyelidikan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang baik secara individual maupun institusional. Menurut UU No 27 tahun 2009 didalam pasal 291 mengatur terkait dengan susunan dan. anggaran; dan c. Permohonan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode 2019–2024 dari Partai Demokrat (Form PD-01 unduh di sini) Surat Pernyataan kesediaannya untuk dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan (Form PD-02 unduh di sini) Surat Pernyataan yang berisi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon. Melansir dari Hukum Online, menurut UUD 1945, DPD adalah bagian dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. Mengenal tugas dan wewenang dari DPRD. go. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan 8. Berikut Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seperti tertuang dalam Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Pasal 240. Pasal 71 : DPR mempunyai tugas dan wewenang: a. DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua;. 2. (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya. Selain membahas mengenai peraturan daerah bersamaan dengan pemimpin daerah, tugas dan juga wewenang dari DPRD adalah melakukan rapat pemabahasan. Berikut fungsi DPR, MPR, dan DPD beserta tugas dan wewenangnya: Fungsi DPR, Tugas dan Wewenangnya. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk. Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota. Ini berarti bahwa DPRD mengawasi Produk hukum daerah yang yang telah disepati bersama dengan kepala daerah yangDan kewenangan gubernur diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah. H. anggaran; dan c. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dbentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Pembentukan. Semoga kamu bisa memahami secara lebih baik, apa itu anggaran DPRD dan apa aja fungsi serta tujuan dari keberadaannya didalam pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 maka. 4. KPU. tirto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang badan kehormatan DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan badan kehormatan sebagai alat kelengkapan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD Provinsi Jambi. b. Setiap anggota DPRD menjadi anggota salah satu fraksi. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang; b. Setiap. Hi. Memfasilitasi secara administrasi dalam pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. panitia. Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Hak dan. menyatakan pendapat. DPRD, jadwal rapat DPRD, garis kebijakan tugas dan wewenang DPRD, dan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat paripurna. S. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang,. Satu fraksi di DPRD Maluku setidaknya beranggotakan 4 orang. Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Provinsi dan Perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Bawaslu Provinsi bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk. DPRD Tingkat I: Fungsi, Hak, Fraksi, Tugas, Wewenang, dan Syarat Pencalonan. Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. DISKUSI MARVES. Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur. Tugas DPRD Tingkat 1; Sebagai dewan perwakilan rakyat, DPRD Tingkat 1 tentunya memiliki tugas tersendiri. kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;. 1. (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di pimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD. (fotoTugas dan Wewenang Lembaga Legislatif, Eksekutif,. Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. c. 1/2014 tentang Tatib DPRD Prov. [1] Kemudian, jumlah anggota DPR adalah 560 orang, sebagaimana. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari selunrh rencana kerja alat kelengkapan DPRD; b. Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. UU No. (3) Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. (1) Bakal calon. 6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan l. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:. 2. 32 Tahun 2004. com - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, provinsi diartikan sebagai wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur. anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. (1) Tugas Gubernur terdiri dari: memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan. Kemudian diatur pada Tata tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah Bagian ke dua pasal 74 tentang Reses : (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 3 dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali masa reses, (2) Masa Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah secara perseorangan atau. BAB III SIKAP DAN PERILAKU PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 3 Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mempunyai sikap dan perilaku: a. tugas, dan wewenang DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang. 300.